OBJEKTIVITAS DAN SUBJEKTIVITAS SEJARAH

Posted by exsan on 10:06 PM, 10-Jan-13 • Under: kontrofersi sejarah

Sejarah disusun oleh manusia berdasarkan fakta-fakta atau peninggalan masa lalu. Fakta atau peninggalan masa lalu disebut objek, baik bersifat artifak maupun yang berwujud dokumen tertulis. Penyusun sejrah adalah manusia; manusia disini disebut subjek. Dalam penyusunan sejarah dituntut apa adanya (objektif), namun hal itu sulit dicapai karena peristiwanya telah berlalu dan hanya sekali terjadi (einmalig). Unsur subjektifitas akan muncul sesuai cara pandang subjek dalam menafsirkan dan menyusun sejarah. Inilah yang seringkali menjadi masalah dalam perkembangan penulisan sejarah itu sendiri.

A.    Objektivitas Sejarah

Berusaha mendekatkan dirinya pada objeknya atau dengan kata lain berarti bertanggung jawab pada kebenaran objek disebut dengan objektivitas. Dan sejarah sebagai ilmu dituntut untuk objektif, karena ilmu tanpa objektivitas tidak mempunyai nilai dan berhenti sebagai ilmu. Tetapi bagaimanapun objektivitas di usahakan, objektivitas itu akan tenggelam dalam subjektivitas, sebab untuk dijadikan sejarah objek itu harus di tafsirkan oleh subjek. Tanpa tafsiran dan analisa kritis objek sejarah akan berujud anal atau kronik yang disebut juga pseudo sejarah.

 

Oleh karena itu, dalam menghadapi bermacam-macam tafsir sejarah dan perbedaan tentang objek kiranya manakah yang benar?. Jawabanya sejarah yang benara ialah sejarah modern atau sejarah yang disusun sekarang. Karena stiap angkatan jamannya menyusun sejarahnya kembali dan untuk angkatan sebelumnya di anggap tidak benar. Mendekati peristiwa lalu hanya dapat dipelajari masa kini, karena masa kini adalah ujung masa lalu. Bertolak ke ujung akan sampai ke pangkal (Subagyo: 2010: 201-203).

B. Masalah subjektifitas

Sebenarnya subjektifitas dalam penulisan sejarah selalu hadir, karena penulis sejarah (sejarawan) tidak akan mampu mengungkapkan peristiwa sejarah yang begitu kompleks yang pernah terjadi pada masa lampau, hanyalah bagian kecil dari peristiwa yang dilakukan oleh manusia tersebut dapat teridentifikasi oleh penulisan sejarah. Karena merupakan hasil rekonstruksi dan bukan aslinya maka sejarah dikatakan subjektif. Adapun sejarah yang obyektif seperti kesepakatan dari sejarawan itu sendiri adalah apa yang sebenrnya terjadi atau peristiwanya itu sendiri dan tidak bisa terulang lagi, dengan demikian untuk mendapatkannya sejarawan memerlukan dokumen, wawancara (sejarah lisan) dan pengungkapan kembali tradisi lisan untuk masa prasejarah.

Menurut Sartono Kartodirjo, bahwa Setiap pengungkapan atau penganggapan telah melewati proses pengolahan dalam pikiran dan angan-angan seorang subjek. Kejadian sebagai sejarah dalam arti objektif atau aktualitas di amati, dialami, atau dimasukkan ke pikiran subjek sebagai persepsi, sudah barang tentu sebagai masukan tidak akan pernah tetap murni  atau jernih sebagai benda tersendiri tetapi telah diberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata atau  selera subjek.

Walaupun pada dasarnya perasangka dalam arti subjektif individu tidak pernah lepas namun yang tidak diinginkan adalah adalanya perasangka yang ekstrim, dalam artian perasaan suka- tidak suka, senang-tidak senang harus di hindari, kesimpulan atau penjelasan ilmiah harus mengacu hanya pada fakta yang ada, sehingga setiap orang dapat melihatnya secara sama pula tanpa melibatkan perasaan peribadi yang ada pada saat itu. Artinya bahwa dalam penulisan ilmiah prasangka memang ada namun kecendrungan untuk suka-tidak suka yang ditunjukkan untuk menggambarkan sesuatu misalnya adalah suatu kesalahan.

Sejalan dengan itu berbicara tentang sikap atau pandangan suatu bangsa sudah barang tentu hal itu dihubungkan dengan konteks kebudayaan masyarakatnya, yaitu ikatan kulturalnya. Umum mengetahui bahwa individu dijadikan anggota masyarakat lewat proses sosialisasi atau enkulturasi, suatu proses yang membudidayakan pada diri individu serta membentuk seluruh pikiran. Perasaan, dan kemauannya dengan menolaknya menurut struktur ideasional, estetis, dan etis yang berlaku dalam masyarakat. Kesemuanya perlu melembaga dalam diri individu, sehingga tidak berlebihan apabila dia ada dalam keterikatan pada kebudayaannya. akibatnya ialah bahwa ada padanya subjektivitas kultural yang sangat mempengaruhi pandangannya terhadap sejarah (Kartodirdjo, 1992: 63-64).

Lebih lanjut dikatakan bahwa subjektivitas kultural telah mencakup subjektivitas waktu atau zaman oleh karena kebudayaan bereksistensi dalam waktu tertentu.Dalam banyak karya sejarah subyektivitas zaman disebut tersendiri, bahkan sering dipakai pula istilah jiwa zaman atau Zeitgeist. Pengertian yang sangat abstrak ini menunjuk pada suasana atau iklim mentral yang dominan pada suatu waktu dan berpengaruh pada segala macam manifestasi gaya hidup masyarakat, antara lain materialistis atau idealistis, tredisionalistis atau moderinistis, religious atau sekuler, dan lain sebagainya (Sartono Kartodirdjo, 1992: 64). Pandangan ini memberikan wawasan pada kita bahwa pada dasarnya dalam penulisan sejarah bukan untuk masa lampaunya, akan tetapi untuk masyarakat yang sejaman untuk memahami masa lalu tersebut dan untuk generasi yang akan datang yang mungkin dengan pengaruh nilai yang berbeda akan berbeda pula dalam menapsirkan masa lalu yang sama. Namun bagaimanapun seorang sejarawan supaya tidak terjadi antikuarian dalam istilah Sartono, maka pemahaman jiwa zaman yang di lalui oleh pelaku dan peristiwa zamannya harus di pahami dengan benar.

Subjektivitas waktu akan terasa amat sulit untuk diatasi, terutama dalam usaha menggarap sejarah kontemporer (masa kini). Jarak waktu yang amat dekat membuat perspektif sejarah kurang jelas dan kabur, terutama karena orang belum dapat membuat distansi dengan peristiwa yang hendak ditulis. Keterlibatan penulis sendiri secara langsung  masih besar. Masih banyak pelaku yang masih hidup atau sanak saudaranya, dan lain sebagainya. Lagi pula, banyhak dokumen belum terbuka untuk di teliti. Penafsiran mudah tercampur dengan pandangan partisan yang mengakibatkan kesepihakan. Sering pula pandangan serta interpretasi bertentangan dengan versi pihak yang sedang berkuasa (establishment). Secara mudah subjektivitas memasuki penulisan sejarah (Kartodirdjo, 1992: 64-65). Bukan hanya itu, ada juga kesalahan sejarawan yang menganggap pendapat prinadi sebagai fakta. Sejarawan yang melihat pendapat dan kesenangan pribadi berlaku umum dan sebagai fakta sejarah. Misalnya pada tahun 1910-an di Surakarta ada wanita yang pandai memainkan musik barat, prestasi pribadi semacam itu tidaklah dapat dianggap sebagai bukti bahwa pada zaman itu sudah pandai memainkan musik. Inilah contoh Subjektivitas pembenaran oleh pandangan pribadi (Kuntowijoyo, 2005: 172-173).

Memang secara transparan kita bisa melihatnya pada karya-karya sejarah yang banyak di keritisi pada zaman reformasi ini, sebut saja sejarah national indinesia terutama jilid VI banyak mendapatkan keritikan karena di dalamnya hanya membenarkan pihak yang berkuasa, dan sekaligus menunjukkan satu dominasi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah pihak militer, dan apapun yang dilakukan oleh Negara adalah suatu kebenaran mutlak. Dengan demikian dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa penulisan sejarah yang dilakukan atas perintah penguasa tidak mudah menghindari subjektivitas tertentu. Dalam hal ini mungkin akan condong pada sejarah yang berbau polotik, sedangkan penulisan sejarah kebudayaan misalnya yang secara lokal tidak akan tereduksi oleh pembenaran sepihak dari pesanan penguasa karena merupakan gambaran dari masyarakat yang tidak akan menjatuhkan legitimasi penguasa dan memang tidak berkaitan.

Sejarah nasional kata Sartono Kartodirdjo (1992) yang ditulis seseorang atau kelompok pada hakikatnya merupakan bentuk bagaimana melegitimasikan kehidupan Negara nasional serta masyarakatnya. Dengan demikian historiografi semacam ini tidak berbeda dengan historiografi tradisional yang sangat menonjolkan etnosentrismenya, yaitu bagaimana memandang sejarah dan dunia dari titik pusat bangsanya (ethnos) beserta kebudayaannya.

Adanya etnosentrisme dalam penulisan sejarah dapat dilihat pada salah satu perkembangan penting dalam penulisan sejarah di Indonesia yang mengarah pada bentuk historiografi yang modern adalah penulisan sejarah yang ditulis oleh orang belanda. Dimana sebuah tim yang terdiri dari para sarjana ahli sejarah yang di ketuai Dr, FW. Stapel, dengan buku yang berjudul Geschidenis van Nederlandsch Indie (Sejarah Hindia Belanda) (Agus Mulyana & Darmiasti, 2009: 3).

Buku yang ditulis oleh Stapel tersebut lebih banyak menceritakan peran penjajah Belanda di Indonesia. penjajah belanda merupakan subjek atau pemeran utama dalam cerita sejarah. Sedangkan bangsa Indonesia hanyalah merupakan objek dari cerita sejarah. Bangsa Belanda merupakan pemilik daerah jajahan, orang yang harus di petuan, sedangkan bangsa Indonesia hanya merupakan abdi bangsa belanda. Tindakan-tindakan bangsa Indonesia yang bertentangan dengan penjajah Belanda dianggap sebgai pemberontak (Agus Mulyana, 2009: 3). Apa yang di tulis oleh para sarjana Belanda ini hanyalah bertujuan untuk melegitimasi kekuasaannya dan tidak jauh berbeda dengan historiografi tradisional, yang membedakannya hanyalah cara kerja yang menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengumpulakan dana namun sempit dalam interpretasi. Walaupun begutu dalam dunia politik atau kekuasaan tidak ada yang salah. Apa yang dilakukan oleh Dr. Stapel diatas bukan hanya di ikuti oleh sarjana Belanda, namun juga sarjana Indonesia seperti Anwar Sanusi dan Sanusi Pane juga ikut menyuimbangkan sejarah yang disebut sebagai Nerlandosentrisme, yang merupakan lawan dari Indonesiasentrisme yang juga di keritik oleh Bambang Purwanto dalam bukunya Gagalnya Historiografi Indonesiasentris. Apa yang dikatakan di atas hanya sekedar gambaran bentuk dari subjektivitas dalam penulisan sejarah yang sebenarnya masih banyak akan timbul dalam berbagai hal, seperti pandangan hidup, nilai yang di yakini, dan lain sebagainya.

Supaya kita tidak hanya terjebak dengan adanya subjektivitas maka perlu kita memahami sejarah sebagai objektivitas. Arti sederhana kata objektivitas dalam istilah sejarah objektif ialah sejarah dalam aktualitas; jadi, kejadian itu sendiri terlepas dari subjek.

Bertolak dari suatu sejarah atau konstruk sebagai sejarah dalam arti subjektif, dalam proses komunikasi antarindividu timbul penyampaian suatu sejarah  (dalam arti subjektif) kepada orang kedua.

Dapatlah dikatakan bahwa sejarah atau fakta yang dikomunikasikan menjadi intersubjektif. Komunikasi secara lebih luas membuat fakta semakin intersubjektif, artinya semakin dimiliki oleh banyak subjek. Akhirnya pada suatu waktu fakta menjadi intersubjektivitas di kalangan yang sangat luas, menjadi umum sekali atau dengan istilah tepat menjadi fakta keras (Sartono Kartodirdjo, 1992: 65). Karena inilah yang membuat sejarah kadang-kadang dimasukkan juga ke dalam ilmu-ilmu sosial dan merupakan kontroversi yang berkepanjangan apakah sejarah itu ilmu ataukan humaniora. Keberatan beberapa kalangan mengenai dimasukkannya sejarak ke dalam kelompok ilmu-ilmu sosial terletak pada penggunaan data-data sejarah yang sering kali merupakan penuturan orang, yang siapa tahu, bisa saja orang itu adalah pembohong (Jujun S. Suriasumantri,2003: 27). Namun kalau kita lihat bagaimana cara seorang sejarawan mendapatkan data mungkin penafsiran orang akan berubah karena dalam sejarah terdapat kritik terhada data (hal ini akan dibicarakan dalam pembahasan yang berbeda).

Untuk menghindari kesepihakan atau pendangan deterministis perlu dipergunakan pendekatan multidimensional, yaitu melihat berbagai segi, atau aspeknya. Dengan demikian, dapat diungkapkan pelbagai dimensi suatu peristiwa, ialah segi ekonomis, sosial, politik, dan cultural. Multidimensional itu inheren pada gejala sejarah yang kompleks. Pendekatan ini juga selaras dengan konsep sistem. Kait-mengkaitnya aspek-aspek itu baru dapat di ungkapkan apabila konsep sistem dipergunakan dalam pengkajiannya (Kartodirdjo, 1992: 66).

Kembali pada subjektivitas, dimana pada pengkajian historiografi dapat mengungkapkan jiwa zaman atau subjektivitas zaman sejarawan. Lagi pula, historiografi mengungkapkan tidak hanya pandangan sejarawan tetapi juga cakrawala intelektualnya terhadap sejarah, masyarakat, serta dunia hidupnya (lebenswelt) pada umumnya (Kartodirdjo, 1992: 67). Misalnya dalam penulisan sejarah tradisional karena dipengaruhi oleh subjektivitas zamannya maka penulisan sejarah juga mengikuti nilai yang berkembang pada saat itu. Misalnya seperti dikatakan Agus Mulyana dan Darmiasti (2009) historiografi tradisional (sebagai naskah) memiliki karakteristik yaitu: pertama, uraiannya dipengaruhi oleh ciri-ciri budaya masyarakat pendukungnya, seprti bahasa yang di gunakan, gaya bahasa, adat istiadat dan lain-lain. kedua, cendrung mengabaikan unsur-unsur fakta karena terlalu di pengaruhi atau dikaburkan oleh system kepercayaan yang dimiliki masyarakatnya. Ketiga, Adanya kepercayaan tentang kekuatan “ sekti” (sakti), yang menjadi pangkal dari berbagai peristiwa alam, termasuk yang menyangkut kehidupan manusia. Keempat, adanya kekuatan magis yang mempengaruhi benda mati maupun benda yang hidup.

Namun yang jelas bahwa bukan karena adanya subyektivitas sejarah sehingga tidak bisa di katakan memiliki kebenaran, justru karena adanya subjektifitas tersebut yang akan menghadirkan objektifitas. Dalam hal ini apa yang di katakana Garraghan sangat perlu untuk kita pahami. Maksud Garraghan, yang di maksud dengan objektifitas sejarah adalah:

1.      Objektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan bebas sepenuhnya dari kecurigaan-kecurigaan awal yang bersifat sosial, politis, agama, atau lainnya.

2.      Objektivitas tidak berarti menuntut agar sejarawan mendekati tugasnya terlepas dari semua perinsip, teori dan falsafah hidupnya.

3.      Objektifitas tidak berarti menuntut agar sejarawan bebas dari simpati terhadap obyeknya.

4.      Objektivitas tidak berarti menuntut agar pembaca mengekang diri dari penilaian atau penarikan konklusi.

5.      Objektivitas sejarawan tidak berarti bahwa semua situasi yang menimbulkan peristiwa historis dicatat sesuai dengan kejadiannya.

Dengan demikian, subyejtivitas dalam historiografi sesungguhnya justru merupakan dasar bagi obyektivitas sejarah. Meskipun demikian ilmu sejarah, harus tetap mengikuti prosedur-prosedur ilmuah yang dapat membedakannya dari hikayat maupun dongeng. Hal ini di lakukan agar sejarawan tidak jatuh ke dalam apa yang disebut historian’s fallacies, atau Thoma S. Khun menyebutnya sebagai kekeliruan atau Tahayyul (Zaki, 2007:7-8). Oleh karena itu karena dalam sejarah menggunakan metode ilmiah dalam penulisannya maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menggunakan metode tersebut dalam menulis sejarah. Kapabilitas dan kredibilitas dari seorang sejarawan sangat di butuhkan supaya tidak terjadi apa yang di sebut anakronisme ataupun historians fallacies seperti yang di sebut di atas.

Adanya perbedaan penafsiran dalam peristiwa sejarah yang sama, misalnya dalam penafsiran Nerlandosentris dengan Indonesiasentris dapat juga di liaht sebagai subyektifitas dalam sejarah, namun di sisi lain jika hal demikian dikaji dengan menggunakan metodologi yang benar selam hal itu juga berpangkal pada pakta dan metode yang benar maka apa yang di hasilkannya bukan sejarah yang bersifat anakronis. Dalam perkembangannya dapat di katakana bahwa jiwa zaman juga mempengaruhi bagaimana penulisa perkembangan historiografi tersebut yang dapat dilacak dari historiografi tradisional, sampai pada historiografi kritis saat ini. Dalam hal ini sebagai bahan kajian untuk membandingkan historiografi di Indonesia dapat di kaji dalam bukunya Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo, dalam bukunya Ilmu sejarah dan Historiografi, Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, Agus Mulyana dan Darmiasti dalam bukunya Historiografi di Indonesia, dan lain sebagainya.

Namun demikan mengikuti logika teori keritis yang ingin mewujudkan emansipatoris yang berupa kritik sosial dan ilmu sosial propetiknya Kuntowijoyo maka untuk saat ini kata berupaya untuk kembali mencoba menapsirkan  budaya kita dengan bukan hanya menggalinya dengan pendekatan emik namun juga dengan pendekatan etik. Aapakah ini ketika kita menggunakan pendekatan emik, kita akan terjerusmus pada subyektivitas sejarah? kembali lagi pada apa yang di kemukakan oleh Garraghan di atas. Hal ini juga selaras dengan apa yang di katakana Thoma S. Khun bahwa ilmu bukan upaya untuk menemukan obyektivitas dan kebenaran, melainkan lebih menyerupai upaya pemecahan masalah dalam pola-pola keyakinan yang telah berlaku. Artinya bahwa sekarang ini yeng terpenting adalah nilai kegunaan bagi masyarakat yang memiliki budaya tersebut untuk memahami budayanya, bukan dengan penjelasan yang berbelit-belit dan mereka sendiri tidak mengerti akan budayanya.

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

1 responses to "OBJEKTIVITAS DAN SUBJEKTIVITAS SEJARAH"

tomo [05:33 PM, 16-Jan-13]

luar biasa sejarah itu

Subscribe to comment feed: [RSS] [Atom]

New Comment

[Sign In]
Name:

Email:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images